Ribuan Anak Timor-Leste Dibawa Orang Indonesia, Belum Pulang

JAKARTA — 

Asia Justice and Rights (AJAR) mencatat anak-anak yang kini sudah dewasa ini tinggal di berbagai kota di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Direktur AJAR Galuh Wandita mengatakan banyak di antara mereka yang kini hidup menderita atau ditelantarkan. Dia meminta pemerintah Indonesia dan Timor Leste memprioritaskan pencarian mereka.

 

“Memang harus ditingkatkan dari segi besarannya. Karena waktu kita sudah semakin kecil jendelanya untuk mencari mereka dan mencari keluarganya. Jadi ini harus menjadi sebuah program yang diprioritaskan,” ujarnya ketika dihubungi VOA.

 

Pengembalian anak-anak ini adalah rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia-Timor Leste. KKP didirikan untuk mencari titik terang kerusuhan ketika Timor-Leste memisahkan diri dari Indonesia pada 1999. Laporan KKP menyatakan 16 ribuan orang Timor termasuk 4 ribuan anak-anak hilang.

 

Kelompok Sipil Minta Pemerintah Lebih Aktif

Sejak 2013, AJAR bersama belasan kelompok sipil di Indonesia dan Timor-Leste telah mencari mereadan mengadakan reuni dengan keluarga mereka. Kelompok kerja ini telah menemukan 140 di antara mereka di berbagai kota dan mempertemukan 66 di antaranya dengan keluarga mereka.

 

Langkah ini didukung Komnas HAM Indonesia, Kementerian Luar Negeri Indonesia, komisi independen Centro Nacional Chega Timor-Leste, dan Kementerian Solidaritas Sosial Timor-Leste.

 

Galuh menceritakan, kelompok sipil lah yang pertama mencari anak-anak itu. Setelah ditemukan, mereka akan difasilitasi untuk reuni dengan keluarga di Timor-Leste. Biaya perjalanan mereka itu pulang ditanggung bersama pemerintah kedua negara. Galuh meminta pemerintah kedua negara memberikan lebih banyak sumber daya.

 

“Anak yang terpisah dari keluarganya kan ribuan. Jadi memang harus ada sumber daya yang lebih besar. Saya pikir harus ada kerjasama dan mekanisme yang lebih baik antara dua negara, sekalipun tetap bersama masyarakat sipil,” tambahnya.

 

Proses pencarian anak-anak ini kerap menemui kendala. Direktur Program AJAR Timor-Leste, José Luís de Oliveira, mengatakan salah satu faktornya adalah lokasi yang berpencar.

 

“Dan pihak yang menghilangkan anak-anak ini belum mau kooperatif memberikan informasi. Lalu pemerintah kurang tertarik mendanai, begitupun donor,” terangnya ketika dihubungi terpisah.

 

Luis menilai belum ada kemauan politik dari kedua negara untuk serius menyelesaikan masalah ini. Dia mendorong pemerintah kedua negara mendirikan Komisi untuk Orang Hilang.

 

“Terobosan yang signifikan yaitu mendirikan komisi bersama untuk mencari orang hilang termasuk anak hilang. Ini seharusnya jadi tanggung jawab bersama kedua pemerintah untuk menyelesaikan persoalan masa lalu,” tambah dia lagi.

 

Pemerintah Diminta Beri Kompensasi

Galuh meminta pemerintah menyediakan kompensasi bagi para korban, tidak hanya fasilitasi reuni. Sebab banyak yang hidupnya tidak sejahtera.

 

“Menderita karena ditelantarkan, ada yang dijanjikan sekolah tapi tidak sekolah. Hidupnya sangat miskin. Harusnya ada upaya untuk memberi pemulihan bagi mereka. Membantu mereka memperbaiki dan membangun kembali hidupnya,” tegas dia.

 

Menyikapi usulan itu, Komnas HAM menyambut baik. Namun, Komisioner Komnas HAM Amiruddin al Rahab mengatakan jenis bantuannya perlu diperjelas.

 

“Programnya apa dulu tuh. Tapi saya mendukung-mendukung saja atau menganggap baik saja kalau pemerintah mau buat program untuk itu. Tapi itu tidak hanya pemerintah Indonesia, bersama pemerintah Timor-Leste,” terangnya.

 

Amir meminta perwakilan kedua negara duduk bersama membahas kepulangan anak-anak ini. Terlebih karena rekomendasi KKP ini sudah terbit sejak 2008.

 

“Itu dibicarakan lagi apa persoalan barunya, mana yang mau diurus. Jelas, kalau itu ada, Komnas juga bisa menyikapi,” tukasnya. [rt/ab]